TIMES SUKABUMI, JAKARTA – Usulan lahan untuk hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus mengalir, sementara jumlah korban meninggal dunia hingga Sabtu (20/12/2025) pagi ini mencapai 1071 orang dan 185 orang lagi masih dinyatakan hilang.

Setelah sebagian huntara di Sumatera Barat mulai dihuni, saat ini usulan pembangunan huntara-huntara di provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga "deras mengalir" pada pemerintah.

Bahkan di Kabupaten Pidie, Aceh, Huntara juga mulai dibangun.

Provinsi  Sumatera Utara kini juga sedang mempersiapkan lahan 10 hektare untuk hunian tetap.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, mengusulkan 10 hektare lahan untuk hunian sementara.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat berada di Bandara Aceh kemarin mengatakan lahan tersebut berada di perkebunan PTPN III.

Huntara tersebut nantinya diperuntukkan masyarakat terdampak bencana dari Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Tamiang Hulu.

Usulan tersebut, lanjut Abdul Muhari sudah disampaikan kepada Direktur Utama PTPN III. Jika nantinya disetujui, BNPB bersama pihak terkait akan melanjutkan meninjau dari aspek mitigasi bencana.

"Untuk melihat potensi banjir dan bencana lainnya, agar masyarakat yang tinggal di huntara nantinya juga terbebas dari bencana," katanya.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga sudah mengusulkan 25 titik untuk pembangunan hunian tetap yang tersebar di sejumlah kecamatan di kabupaten tersebut.

"Sementara ini, bagi yang menetap sementara di rumah saudaranya masing-masing diberikan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga setiap bulan," katanya.

Rencananya pembangunan huntara juga akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe.

Sedangkan untuk Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya, masih dalam pengkajian lahan yang akan diusulkan.

"Kabupaten Bener Meriah mengajukan lahan di 5 titik, Kabupaten Pidie Jaya 3 titik, Kabupaten Gayo Lues 13 titik, dan Kabupaten Aceh Tengah 13 titik," kata Abdul Muhari.

Jumlah pengungsi di Aceh tercatat 498.182 jiwa yang sehari sebelumnya mencapai 506.946 jiwa, terbanyak di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 166.920 jiwa dan Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 159.744 jiwa.

Berkurangnya jumlah pengungsi itu karena sebagian sudah kembali ke rumahnya masing-masing. 

BNPB sendiri terus memperkuat koordinasi antar kementerian dan instansi, termasuk Pemerintah Provinsi untuk mempercepat respons pascabencana, khususnya persiapan perumahan permanen bagi warga yang terdampak.

Koordinasi tersebut termasuk peninjauan lokasi rencana perumahan permanen. 

"Beberapa layanan dasar juga mulai pulih, dan listrik kini bisa diakses masyarakat, meskipun masih terbatas di beberapa lokasi," kata Muhari.

Begitu juga dengan air bersih dari Perusahaan Air Daerah (PDAM), juga sudah mulai mengalir, dengan pemantauan kualitas yang masih dilakukan secara bertahap.

Jaringan telepon seluler dan internet kini juga sudah beroperasi, meskipun masih sering mengalami gangguan.

Untuk pasokan beras juga aman, karena didukung oleh cadangan pemerintah dan stok Bulog.

Abdul Muhari menjelaskan bahwa bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk BNPB, bank, dan BUMN, hingga hari ke-24 setelah bencana.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menambahkan pembangunan satu unit huntara membutuhkan waktu sekitar tiga hari. (*)