TIMES SUKABUMI, MADIUN – Petani tomat di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun mengaku rugi besar. Berton-ton tomat siap panen membusuk di lahan pertanian.

Penyebabnya, harga tomat di tingkat petani terjun bebas. Sementara janji pemerintah daerah menyerap hasil panen petani belum terealisasi sesuai harapan.

"Harga Rp 2 ribu saja pedagang tidak ada yang mau," ujar Septian Batuaji salah seorang petani asal Kare, Kamis (3/10/2025).

Bayu mengungkapkan, saat ini petani menunggu realisasi serapan pemerintah daerah yang sempat dijanjikan saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lahan tomat, Sabtu (27/9/2025) lalu.

Gubernur menginstruksikan agar Pemkab Madiun membantu menyerap tomat hasil panen petani. "Saat itu kata Bu Gubernur mau dibeli 4,5 ton dengan harga Rp 4 ribu," kata Bayu.

Menurut Bayu, realisasi pembelian tomat dilakukan oleh sejumlah dinas di lingkup Pemkab Madiun. Itupun jumlahnya tidak sesuai yang dijanjikan.

"Katanya mau diambil Selasa, terus diundur Jumat. Tadi pagi malah ditelepon katanya hanya bisa ambil 1 kuintal dengan harga Rp 2 ribu,” kata Bayu.

Sampai Kamis sore baru 4,5 kuintal tomat yang terbeli dengan harga Rp 4 ribu. Sementara sekitar 8,5 kuintal sudah terlanjur dipetik belum ada kejelasan penyerapan. Ditambah sekitat 1,5 ton lebih masih berada di lahan dan belum ada kepastian.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Raswiyanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum bersedia berkomentar terkait hal ini. Dengan alasan menunggu pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Madiun, Paryoto, menyatakan bahwa pembelian sudah mulai berjalan. Hingga Kamis siang, tercatat 450 kilogram tomat dibeli dengan harga Rp 4 ribu per kilogram.

“Yang membeli berbagi, ada dari Pertanian 150 kilogram, DKPP 100, Perdagangan 150, dan Dukcapil 50 kilogram,” ujar Paryoto melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, urusan produksi petani Madiun  termasuk  tomat merupakan kewenangan Dinas Pertanian. Sedangkan untuk pemasaran melibatkan Dinas  Perdagangan, Koperasi UMKM dan DKPP. (*)